rajawali

Dalam Cabang Olahraga Biliar, 17 Daerah Tersingkir Sebelum Bertanding di Porda Jabar 2018

 

RAJAWALIONLINE.ID – Belum dimulai, pertandingan cabang olah raga biliar Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII/2018 Jawa Barat sudah menuai kontroversi. Keputusan Panitia Pelaksana (Panpel) Cabang Olahraga Biliar Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat Kabupaten Bogor hanya melibatkan peserta hasil babak kualifikasi di Kota Bekasi.

Hal tersebut dinilai melawan keputusan serta kebijakan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Jawa Barat dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat.

Ketua POBSI Kota Bandung Agus Sujadi mengatakan, pada technical meeting cabang olahraga Biliar Porda XIII Jabar yang digelar di Darmawan Park, Bogor, Minggu, 30 September 2018, Panpel cabang olah raga Biliar Porda XIII Jabar hanya mengakomodasi enam daerah saja yang dapat bertanding dengan sistem bagan 16 Besar. Keenam daerah yakni Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten ‎Cianjur, dan tuan rumah Kabupaten Bogor.

Dengan demikian, 17 pengcab POBSI peserta hasil babak kualifikasi di Cirebon otomatis tidak mengikuti putaran final Porda di Kabupaten Bogor yang akan dimulai Kamis, 4 Oktober 2018.

“Kami tentu sangat kecewa dan merasa dilecehkan. Padahal, pada saat pelantikan dan rakerprov POBSI Jabar sudah disepakati jika biliar di Porda XIII Jabar diikuti oleh atlet hasil babak kualifikasi di Kota Bekasi dan Cirebon dari 27 kota‎/kabupaten dengan menggunakan sistem bagan 32 Besar,” ujar Ketua POBSI Kota Bandung, Agus Sujadi saat ditemui di sekretariat KONI Kota Bandung, Jalan Jakarta Kota Bandung, Selasa, 2 Oktober 2018.

Menurut Agus, keputusan itu penggabungan hasil BK Bekasi dan Cirebon sebagai perserta putaran final Porda juga diperkuat dengan surat keputusan Ketua KONI Jabar dengan nomor 0015/0.5/IX/2018 perihal pelaksanaan Porda XIII Jabar cabang olah raga biliar. Agus juga menegaskan, berdasarkan technical handbook yang dikeluarkan pihak PB Porda XIII Jabar, pertandingan cabang olah raga biliar menggunakan sistem gugur dengan bagan 32 besar.

Tapi ternyata pada saat technical meeting, Panpel secara sepihak memutuskan menggunakan bagan 16 besar dan hanya mengakomodasi peserta hasil BK Bekasi.

“Kami tidak diikutsertakan dalam manager meeting, technical meeting, sampai drawing. Yang lebih membuat kami kecewan mereka yang buat aturan, mereka yang buat technical handbook, tapi mereka sendiri yang melanggar,” ujar Agus.

Dia menambahkan, penggabungan daerah hasil babak kualifikasi di Kota Bekasi dan Cirebon untuk berlaga di Porda XIII Jabar sudah pula tercantum dalam technical handbook cabang olah raga biliar. ‎Pada technical handbook disebutkan jika peserta Porda XIII Jabar adalah atlet pengcab POBSI se-Jabar yang lolos pada babak kualifikasi di Kota Bekasi dan Kabupaten Cirebon dengan standar POBSI Jabar.

“Tapi yang difasilitasi dan diperbolehkan bermain untuk Porda XIII itu hanya enam daerah, hanya hasil BK Bekasi. Kami dari 17 pengcab POBSI kota dan kabupaten yang ikut babak kualifikasi di Cirebon, kenapa tidak diperbolehkan bertanding. Sia-sia latihan dan pembinaan atlet selama ini. Untuk itu, kami mohonPengprov POBSI Jabar dan KONI Jabar untuk tegas menyikapi hal ini. Apa yang jadi keputusan panpel itu harusnya sesuai dengan technical handbook,” ujar Agus.

Prestise daerah

Wakil Ketua I KONI Kota Bandung Cece Muharam menambahkan, kejadian pada cabang olah raga biliar semakin menguatkan dugaan terkait upaya-upaya tidak sportif dalam kompetisi Porda. Menurut dia, untuk mengejar prestise daerah lebih dikedepankan dan  mengesampingkan unsur pembinaan olah raga seutuhnya.

“Seharusnya, apa yang sudah ditetapkan di technical handbook maupun keputusan dari Pengprov dan KONI Jabar itu dijalankan karena sudah kewajiban dari panpel. Panitia pengarah Porda Jabar itu kan ‎KONI Jabar, sedangkan PB Porda itu hanya bertindak sebagai pelaksana pertandingan,” ujar Cece yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Teknis Kontingen Porda XIII – Kota Bandung.

Menurut dia, keputusan sepihak yang diambil panpel biliar sebagai bagian ‎PB Porda XIII Kabupaten Bogor menunjukkan sikap yang tidak patuh dan fatsun terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pengprov POBSI dan KONI Jabar sebagai otoritas yang lebih tinggi. Dia berharap POBSI Jabar dan KONI Jabar dapat segera turun tangan untuk mengatasai masalah ini dan menyelamatkan insan olah raga biliar Jabar secara luas.

Apabila tetap digelar dengan hanya melibatkan 6 daerah, kata Cece, KONI Kota Bandung melalui LBH siap mengusut kasus ini sampai ke BAORI.

“‎Ini bukan hanya untuk kepentingan Kota Bandung, tapi untuk kepentingan olah raga biliar Jabar yang lebih luas. Oleh karena itu, Ketua Umum KONI Jabar terpilih harus mengambil sikap segera. Apalagi kondisi seperti ini tidak hanya di biliar, kami pun menduga terjadi di beberapa cabang olahraga lain di Porda XIII ini. Mulai dari penambahan nomor, penambahan medali sampai penambahan atlet wildcard,” ujarnya.

Tak masuk akal

Wakil Ketua II Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Bandung, Nuryadi menilai, keputusan sepihak yang diambil panpel biliar sebagai bagian dari PB Porda XIII Kabupaten Bogor sangat tidak masuk akal. ‎Pasalnya, secara keabsahan, pada 25 September lalu para atlet biliar termasuk ofisial tim sudah dinyatakan sah bermain di Porda XIII Jabar dan sudah mendapatkan id card.

‎”Atlet kota Bandung sudah disahkan oleh Komisi Keabsahan peserta Porda XIII Jabar untuk bisa bertanding, tapi kenapa keputusan pihak panpel ini justru berlawanan.Kondisi ini bisa mencoreng pelaksanaan Porda XIII Jabar sekaligus pembinaan olah raga yang dilakukan daerah. Harus diingat, para atlet ini sudah berjuang dan dibiayai oleh pemerintah dengan dana yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau kalah oleh secarik kertas dan keputusan yang kontradiktif, ini jadi preseden buruk. Pembinaan olah raga di Jabar ini jadi acuan provinsi lain di Indonesia, jangan tercoreng hanya karena ambisi prestise,” ujar Nuryadi.

 

sumber : pikiranrakyat.com

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *