rajawali

Awas, Jauhi Praktik Ini Saat Pilkada 2018!

    Sumber: istimewa

RAJAWALIONLINE.ID – Gelaran Pemilihan Kepala Daerah merupakan pentas politik yang ditunggu masyarakat Indonesia. Namun, dalam pesta demokrasi masyarakat ini, masih saja ada indikasi kecurangan yang bisa terjadi.

Seperti diketahui, Pilkada serentak 2018 yang akan digelar pada Rabu (27/6/2018), tinggal menghitung hari. Masa kampanye setiap pasangan calon pun akan berakhir hari ini, Sabtu (23/6/2018).

Rajawalionline.id menghimpun data-data indikasi kecurangan dalam Pilkada serentak 2018 dari berbagai sumber. Apa saja indikasi tersebut?

Baca juga: KontraS Temukan Pelanggaran Pilkada 2018 di Sejumlah Daerah

Pertama, indikasi pelanggaran dalam kampanye Pilkada serentak 2018, masih ada keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Contohnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menerima banyak laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun ini, hingga akhir bulan Mei, Bawaslu menerima 63 laporan keterlibatan ASN dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Kedua, dugaan praktik uang (money politics) yang rentan terjadi di gelaran Pilkada. Ini menunjukkan semakin banyaknya praktik kecurangan dalam masa kampanye dengan tujuan untuk memenangkan Paslon yang didukungnya lebih disebabkan rendahnya kesadaran berpolitik secara dewasa untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pihak penyelenggara Pilkada serentak 2018.

Ketiga, pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan dari KPU mengindikasikan peserta Pilkada dan timnya belum dewasa dalam berpolitik dan rivalitas yang sangat tinggi antara Paslon guna memenangkan Pilkada.  Hal ini dapat memicu kecurigaan dan permusuhan antar pendukung Paslon yang dapat memicu ketegangan dan konflik.

Keempat, praktik kecurangan dalam media sosial (medsos). Khususnya akun-akun yang dimanfaatkan dalam kampanye Pilkada, dengan mengunggah tulisan provokatif terhadap penyelenggara Pilkada maupun lawan politiknya, sehingga hal ini juga rawan menimbulkan konflik di masyarakat dan mempertajam “information warfare” di antara mereka.

Baca juga: Akun Provokatif di Media Sosial, Pemicu Konflik Saat Pilkada

Adanya akun provokatif di media sosial saat masa kampanye yang bertujuan untuk mendiskreditkan Paslon tertentu, sehingga masyarakat dapat terpengaruh. Selain itu, akun provokatif tersebut juga dikhawatirkan dapat memicu terjadinya bentrokan antar massa pendukung Paslon yang dapat mengganggu situasi kamtibmas di daerah tersebut. (adm07)

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *