rajawali

KontraS Temukan Pelanggaran Pilkada 2018 di Sejumlah Daerah

Sumber: istimewa

RAJAWALIONLINE.ID – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) beraudiensi dengan Bawaslu melaporkan pemantauan pra-pilkada yang telah mereka lakukan pada periode Januari – Juni 2018. Anggota KontraS yang diwakili Feri Kusuma, Tio, Fadiyati, Dimas dan Violita diterima secara terbuka oleh Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggotanya Mohammad Afifudin.

Dilansir Indopos.com, Jumat (22/6/2018), Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri Kusuma menjelaskan, pihaknya melakukan pemantauan di 10 daerah yang rawan terjadi konflik. Antara lain Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.

Baca juga: Awas, Jauhi Praktik Ini Saat Pilkada 2018

Mereka membuat pemantauan dengan metode melalui media massa dan jaringan KontraS yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami menyoroti tiga pola pelanggaran yang sama dilakukan didaerah-daerah tersebut, meliputi intimidasi dan teror, provokasi dan pengrusakan serta kampanye hitam dan ilegal,” ungkap Feri di Kantor Bawaslu jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (22/6/2018).

Secara umum, lanjut Feri, masyarakat dan pendukung para calon tetap menjadi kelompok rentan untuk menjadi korban pelanggaran HAM. Pihaknya menemukan, melalui medsos kerap kali saling serang dilakukan untuk menjatuhkan reputasi calon pemimpin yang mereka usung.

“Di Kaltim, di mana salah satu calon di tingkat provinsi yang merupakan jenderal polisi aktif melawan putra daerah, ada dugaan indikasi memainkan isu sara berupa putra daerah. Berikutnya, di Maluku dalam tingkat kecamatan, kami menemukan justru Panwaslu diam ketika polisi menaikkan spanduk salah satu paslon,” paparnya.

Ditempat sama anggota KontraS lain, Dimas menambahkan bahwa pihaknya menemukan keterlibatan ASN yang berlangsung dua arah. Pertama, ASN yang dimobilisasi sebagai basis dukungan politik, biasanya dilakukan petahana atau yang masih ada hubungan keluarga.

Kedua, ASN yang aktif menggalang dukungan kepada paslon agar jabatannya bisa naik. “Tapi ada pula pelanggaran ASN yang datang dari paslon di mana ASN dipaksa dengan adanya ancaman mutasi,” tegasnya.

Dari pihak Bawaslu, Mohammad Afifudin menuturkan, memang apa yang dipaparkan KontraS selaras dengan beberapa temuan Bawaslu. Kata dia, pihaknya juga telah melakukan antisipasi seperti membuat Perbawaslu mengenai ASN TNI serta Polri. Di medsos pun mereka telah MoU dengan Kemenkominfo untuk membreakdown akun-akun yang menyebarkan isu sara dan ujaran kebencian.

“Jadi apa yang disampaikan memang benar ini akan menjadi perhatian kami,” pungkasnya. (adm07)

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *